Arsip Berita

Cetak

Tahun Ini Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan

Ditulis oleh yoga.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

IMG 20170404 WA0007Pembangunan Pelabuhan Pesawan di Kabupaten Bulungan tahun ini memasuki tahap pengadaan tanah yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara. Bupati Bulungan, H Sudjati, SH menyampaikan hal itu di sela kegiatan Rapat Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 – 2017 di Ballroom Tarakan Plaza, Selasa (4/4).

“Pada 2017 ini Pemprov Kaltara mengalokasikan sekitar Rp2,1 miliar untuk pengadaan lahan. Kita dari Pemkab Bulungan siap mendukung dan mudahan bisa cepat terealisasi,” ucap Bupati. Dijelaskan, proses pembangunan pelabuhan bongkar muat di ibukota Kaltara itu sudah memasuki tahun ketiga dimulai sejak 2015 yang diawali dengan berbagai kajian maupun studi kelayakan. Adanya Pelabuhan Pesawan yang berlokasi di daerah Selimau, Kelurahan Tanjung Selor Timur itu diproyeksikan menggantikan peran Pelabuhan Kayan I yang selama ini menjadi pusat bongkar muat kapal-kapal besar.

“Selain Pelabuhan Pesawan, ada pula pengembangan Bandar Udara Tanjung Harapan di Tanjung Selor,” sahutnya. Seperti diketahui, bandar udara yang berada di tengah kota Tanjung Selor saat ini menjadi proyek nasional Kementerian Perhubungan di mana tahun ini ditargetkan perpanjangan runway dari 1.400 meter menjadi 1.600 meter. Gubernur Kaltara, Dr Irianto Lambrie dalam kesempatan sama berharap, adanya perpanjangan landasan tersebut bisa membuat Bandar Udara Tanjung Harapan ke depan bisa didarati pesawat badan besar.

“Saat ini baru Kalstar, ke depan kita tawarkan Wings Air dan Garuda Airlines,” sebutnya. Dijelaskan, pengembangan bandar udara saat ini tidak hanya pada runway atau landasan pacu tapi juga pada pembangunan terminal. Selain pembangunan 2 fasilitas publik tersebut, Gubernur juga berpesan agar Pemkab Bulungan dapat mendukung wacana pembentukan Kota Tanjung Selor.

“Persetujuan DPRD kabupaten sudah ada, saya harap Bupati dapat membantu segera diajukan ke DPRD Provinsi karena prosesnya seperti itu, baru setelah itu kita sama-sama perjuangkan di pusat,” pungkasnya.(gian/hms)