Cetak

Kaltara Raih Penilaian WTP, Bulungan Masih WDP

Ditulis oleh Neri N.

Penilaian:  / 5
TerburukTerbaik 

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2014. Sementara Kabupaten Bulungan masih mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian, Red) meski ada peningkatan pelaporan administrasi keuangan.

Penilaian WTP kepada Pemprov Kaltara disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltara, Jumat pagi (29/05) berisi penyampaian hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari perwakilan BPK RI Kaltara kepada Ketua DPRD dan Pj Gubernur Kaltara. Siangnya, BPK kembali menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD kepada Ketua DPRD Bulungan, beserta Asisten I Pemkab Bulungan.

“Meski mendapat WTP namun tetap ada catatan-catatan yang diberikan untuk LKPD Pemprov Kaltara tahun anggaran 2014,” terang Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara, Ade Iwan Ruswana. Catatan itu berupa tata administrasi yang harus diperbaiki dalam kurun 60 hari ke depan. Ia pun menyampaikan apreasiasi karena Pemprov Kaltara termasuk salah satu dari 15 daerah dari 34 provinsi se-Indonesia yang berhasil mendapat penilaian WTP dari BPK RI untuk tahun anggaran 2015.

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kaltara, Triyono Budi Sasongko menegaskan, pihaknya akan melakukan perbaikan secepatnya. Ia pun berjanji, catatan BPK sudah akan ditindaklanjuti dalam kurun 10 – 15 hari ke depan, mengingat perbaikan sebatas peningkatan tertib administrasi dan tidak ada kerugian negara.

“Ini menjadi sejarah sekaligus cambuk bagi Provinsi Kaltara, karena usianya baru 2 tahun tapi sudah mampu dapat WTP yang merupakan prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan,” tandasnya. Ia pun turut menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bulungan dan segenap jajaran Pemkab Bulungan yang telah berkomitmen membantu penyelenggaraan pemerintahan Kaltara, baik berupa bantuan personel hingga hibah aset sarana dan prasarana.

Pada acara terpisah, Jumat siang, perwakilan BPK RI juga menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2014 kepada Ketua DPRD Bulungan dan Pemkab Bulungan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan. Sama seperti 2013, untuk LKPD Kabupaten Bulungan tahun 2014 kembali mendapat penilaian WDP oleh BPK.

“Namun di tahun 2013 ada 3 poin yang menjadi catatan BPK, untuk tahun 2014, LKPD Kabupaten Bulungan terdapat 1 poin yang jadi catatan, ini berarti ada peningkatan kinerja Pemkab dalam laporan keuangan,” papar Asisten I Pemkab Bulungan, Ahmad Ideham. Sebanyak 1 catatan dari BPK untuk laporan keuangan Bulungan tahun 2014 yaitu berupa laporan aset. Asisten I pun berjanji, akan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan aset, mengingat aset-aset Kabupaten Bulungan yang merupakan kabupaten induk pemekaran di wilayah Kaltara saat ini masih cukup banyak tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. (Gian-Hms)