Arsip Berita

Cetak

Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemkab Bulungan+

Ditulis oleh H.N.R.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

uhiu 3Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Bappeda dan Litbang melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Ruang Serbaguna Lantai I Kantor Bupati Bulungan pada Kamis (12/10). Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain tentang gratifitasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan serta gratifikasi yang masuk tindak pidana korupsi.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si yang menyambut positif sosialisasi sebagai upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah.

“Melalui kegiatan ini juga disampaikan tentang potensi tindak pidana korupsi di daerah,” ucapnya. Dijelaskan, materi lain yang tak kalah penting berupa strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang harus tertanam dalam mental seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Narasumber dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Oce Madril, Hifdzil Alim dan Hasrul Halili dalam paparannya menerangkan, ASN telah memiliki instrumen yang dibentuk untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bertanggungjawab, yaitu berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

uhiu 2

“Strategi pendidikan dan budaya antikorupsi antara lain dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” sebutnya. Dilanjutkan, strategi tersebut di antaranya berupa simplifikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan, penerbitan izin menjadi satu pintu hingga penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Sementara terkait gratifikasi, dijelaskan gratifikasi berarti pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi sebenarnya bermakna netral namun menjadi suap apabila terkait dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiiban atau tugas penerima.

Dilanjutkan, gratifikasi yang wajib dilaporkan yaitu yang terkait dengan pemberian layanan kepada masyarakat, terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran, tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan perjalanan dinas, dalam proses penerimaan, promosi atau mutasi pegawai, proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain, sebagai akibat dari perjanjian

kerjasama, kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain, sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa, dari pejabat, pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan serta dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan.

uhi 1

Sedangkan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berupa pemberian yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar serta bentuk pemberian yang berada dalam tanah adat istiadat, kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor 77212 Telp. 0552-21008 Fax : 0552-21009 http://www.bulungan.go.id

Powered by Warp Theme Framework  
Downlaod Premium Themes