Arsip Berita

Cetak

Pengisian LHKPN untuk Mendeteksi Kekayaan yang Diperoleh secara tidak Wajar

Ditulis oleh H.N.R.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

LKHKPNPengisian harta kekayaan penyelenggara negara bukan hanya persoalan mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memperbaiki persoalan pemberantasan korupsi. Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, SE, M.Si menyampaikan hal itu saat membuka secara resmi Sosialisasi dan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pengisian LHKPN menggunakan aplikasi e-LHKPN di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Bulungan pada Senin pagi (11/2).

“Yaitu melaporkan dengan jauh lebih baik, bisa dipertanggungjawabkan, dan terbuka dalam konteks pemeriksaan keuangan maupun pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan,” ucap Wabup. Dijelaskan, pada negara maju, pengisian LHKPN digunakan untuk mendeteksi adanya konfik kepentingan. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, pengisian LHKPN bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar. Adanya e-LHKPN atau pengisian LHKPN secara elektronik juga menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“Saya berharap, para penyelenggara negara yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Pengisian Laporan Harta Kekayaan dengan Aplikasi e-LHKPN ini, nantinya akan mengisi dengan jujur,” pesan Wabup. Diingatkan bahwa kejujuran merupakan salah satu modal utama dalam bekerja memberikan pelayanan, serta mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan, kepada masyarakat, kepada negara dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya aplikasi e-LHKPN juga bertujuan memudahkan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan.

LHKPN2

“Oleh karena itu, jangan segan untuk bertanya serta berdiskusi dengan para instruktur atau pembimbing dalam kegiatan ini. Karena apa yang saudara-saudara dapatkan dalam kegiatan ini, nantinya dapat dibagi atau disosialisasikan di masing-masing unit kerja saudara," pungkas Wabup. Sementara, Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Hj Andriana, SH, MAP dalam kesempatan sama menjelaskan, bimtek dan sosialisasi diikuti 190 wajib lapor di lingkungan Pemkab Bulungan. Pencapaian LHKPN secara periodik atau setahun sekali pada 2018 mencapai 50 persen, sedangkan yang khusus mencapai 94,45 persen.

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Jl. Jelarai Raya Tanjung Selor 77212 Telp. 0552-21008 Fax : 0552-21009 http://www.bulungan.go.id

Powered by Warp Theme Framework  
Downlaod Premium Themes