Arsip Berita

Cetak

Bupati Lantik 56 Kades di Halaman Kantor Bupati

Ditulis oleh yoga.

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
160277731_3635142166555668_2032849988447344483_n.jpgSebanyak 56 kepala desa (kades) terpilih se-Kabupaten Bulungan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2020 dilantik pada Senin pagi (15/3) di halaman Kantor Bupati Bulungan, Jl Jelarai Raya, Tanjung Selor. Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si mengucapkan selamat dan sukses atas Kades yang dilantik.
“Saya berpesan kepada seluruh kepala desa yang dilantik hari ini, dalam hal pengelolaan keuangan desa, agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pesan Bupati. Dijelaskan seiring dengan perubahan regulasi yang mengatur tentang desa, desa saat ini tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah, tetapi lebih dari itu, desa mempunyai peran penting sebagai subjek pembangunan yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya.

 

Desa diberikan dana yang cukup besar dan termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 ayat 4 yang menyebutkan, bahwa Alokasi Dana Desa atau ADD paling sedikit 10 persen dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa harus mampu dimanfaatkan sebagai stimulan bagi pemerintah desa dan warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat desa yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa.
“Pengelolaan Dana Desa saat ini tengah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum,” wanti-wanti Bupati. Diharapkan, seluruh stake holders desa, terutama instansi terkait yang mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, agar secara bersama–sama dan bersinergi melakukan pembinaan, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.