Arsip Berita

Cetak

Berharap Kabupaten Kota Buat Perda LPM

Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 

Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Kaltim Mujarni Baraq mengharapkan, pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim membentuk rencana peraturan daerah (Raperda) tentang tata laksana  kerja LPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007, tentang penataan lembaga kemasyarakatan di desa, kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta provinsi.

“Untuk diketahui, tugas dan pokok LPM sebagai lembaga perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang dijabarkan dalam proses musrenbang. Dimana pelakunya, adalah LPM sebagai koordinator dalam penyusunan RPJM desa yang menjadi rencana pembanguna desa sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang   sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana poses pembangunan direncanakan dari bawah,” terangnya ketika ditemui disela Musda II DPD LPM Provinsi Kaltim, di ruang serbaguna kantor bupati lama, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sejauh keberadaan LPM di kabupaten dan kota, kecamatan dan desa sudah cukup bagus. Apalagi, daerah yang ada di Kaltim jauh dari aksesbilitas dari pusat pemerintahan, namun masih bisa diberikan pembekalan dan pelatihan tentang perencanaan pembangunan baik kepada LPM, aparatur desa, lembaga kemasyarakatan di desa, maupun kelembagaan lainnya, berkat keberadaan LPM. “Hanya saja kedepannya peran LPM perlu ditingkatkan lagi. Apalagi, DPD LPM Kaltim menjadi yang terbaik di Indonesia. Bahkan sudah melakukan presentasi ke LPM se-Jatim, DPD, MPR RI dan LPM se-Kabupaten dan kota di Kaltim juga pernah menghadap DPD RI. Diharapkan, untuk periode yang akan datang perannya bisa ditingkatkan lagi,” harapnya.

Untuk diketahui, musda ini dihadiri sekitar 70 peserta dan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini juga menghadirkan ketua harian DPP LPM Pusat Andin Ahza, PMPD Kaltim Sarno dan perwakilan dari BPMD Bulungan sekaligus menjadi narasumber pembinaa kepada peserta musda yang dijadwalkan juga melakukan pemilihan kepengurusan DPD LPM periode 2010-2015 kedepan.

Dan dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Kaltim hanya Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Kutai Barat (Kubar) yang belum memiliki DPD LPM, karena merupakan daerah pemekaran. Namun kedepannya akan dibentuk.