Arsip Berita

Cetak

Dana BOS 2010 Terealisasi 100 Persen

Ditulis oleh Neri N.

Penilaian:  / 1
TerburukTerbaik 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP se-Bulungan pada 2010 seratus persen telah terealisasi. Bahkan hampir semua sekolah penerima BOS telah membuat laporan pertanggungjawaban untuk diteruskan ke provinsi.

Manajer BOS Kabupaten Bulungan, Tri Indah Prasetyaningsih MPd mengungkapkan, alokasi dana BOS nasional atau BOS dari pemerintah pusat pada 2010 sebesar Rp 9.522.775.750. dengan rician sekitar Rp 6,3 miliar untuk SD dan Rp 3,2 miliar lebih untuk SLTP (SMP dan MTs) negeri maupun swasta. Alhamdulillah, untuk BOS 2010 sudah tersalurkan 100 persen. Semua dana langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah, dengan pencairan setiap triwulan sekali, ungkap Tri Indah Prasetyaningsih.

Dirincikan, perhitungan besarnya BOS tahun 2010 tetap sama seperti tahun sebelumnya (2009), yaitu untuk SD Rp 397.000 per tahun per siswa, dan Rp 570.000 per siswa per tahun untuk SMP.

Nilai ini sama se Indonesia untuk kategori kabupaten. Sedang untuk kategori kota memang ada perbedaan sedikit, terangnya.

Sementara itu sesuai data yang ditunjukkan Tri Indah, pada 2010 untuk semester I (Januari-Juni) jumlah dana BOS yang disalurkan untuk SD sebesar Rp 3,16 miliar lebih dengan penghitungan jumlah siswa 15.925 orang. Kemudian untuk SMP dengan jumlah siswa 5.615 siswa, dana BOS yang disalurkan sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

Selanjutnya pada semester II 2010 (Juli-Desember), dana BOS yang direalisasikan untuk SD senilai Rp 3,2 miliar lebih, dengan asumsi untuk 16.226 siswa. Sedangkan untuk SLTP dengan jumlah siswa 5.739 orang, dana BOS yang direalisasikan sebesar Rp 1,63 miliar lebih. Untuk proses pencairannya, Alhamdulillah selama ini tepat waktu dan tepat juga nominalnya, kata Tri Indah, yang juga Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Bulungan itu.

Ditanya soal kendala selama pengelolaan dana BOS pada 2010, Tri Indah mengatakan selama ini tidak ada kendala yang berarti. Bahkan untuk pelaporan dari sekolah yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu terlambat, tahun ini hampir semua sekolah sudah memberikan laporan selalu tepat waktu. Bahkan untuk 2010, sampai saat ini sudah 70 persen sekolah yang membuat laporan dan telah kita sampaikan ke provinsi. Insyaallah akhir Januari ini semua sekolah sudah buat laporan, ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, bukan berarti pelaksanaan di lapangan tidak ada persoalan. Diungkapkannya, pihak pengelola BOS dalam hal ini Dinas Pendidikan sering mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran di beberapa sekolah. Tapi sejauh ini belum ada ditemukan penyelewengan atau penyalahgunaan dana BOS, kata dia.

Beberapa pelanggaran yang dilaporkan masyarakat tersebut, di antaranya, adanya ditemui sekolah yang menjual buku kepada siswa atau murid. Padahal sesuai aturan, sekolah bisa melakukan pengadaan buku melalui dana BOS dan tidak boleh memperjual belikan kepada siswa. Laporan itu sudah kita tindak lanjuti, kita sudah memberikan teguran baik tertulis maupun lisan kepada pihak sekolah. Dan sekarang sudah tidak lagi. Silakan kalau perseorangan guru mau jualan buku, jangan dilakukan di sekolah tapi di rumah, dan tidak boleh mengharuskan murid untuk  membeli, ungkapnya.

Temuan lain berdasarkan laporan warga, adanya kegiatan les atau tambahan belajar di sekolah dengan mengenai atau membebani wali murid biaya. Ini juga tidak boleh. Karena dalam petunjukkan, sekolah boleh melakukan kegiatan les atau tambahan jam belajar dengan menggunakan dana BOS. Jangan sampai membebani warga lagi, terang dia.

Yang ketiga, ada laporan dari beberapa sekolah yang menyebutkan pihak kepala sekolah tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS di sekolahnya. Untuk hal ini, kita sudah turunkan tim ke sekolah, kemudian melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut, kemudian kita berikan pengarahan dan penjelasan kepada kepala sekolah mengenai pengelolaan dana BOS ini, kata Tri Indah lagi.

Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan laporan masyarakat tersebut, pihak dinas pendidikan tidak berwenang untuk memberikan sanksi. Sejauh ini yang dilakukan adalah melakukan klarifikasi ke sekolah, hingga memberikan teguran.  Tapi sejauh ini memang belum ada sampai ke penyalahgunaan dana BOS, tandasnya. Oleh dinas pendidikan, selain memonitor, selama ini juga selalu melakukan pengawasan bekerja sama dengan pihak Inspektorat Kabupaten.

Kembali dia menjelaskan, dana BOS adalah dana untuk keperluan kegiatan operasional sekolah. Sehingga dana tersebut tidak boleh dipergunakan untuk keperluan di luar yang diperbolehkan.

Untuk apa saja yang diperbolehkan? Diuraikannya antara lain untuk kegiatan penerimaan siswa baru (PSB), peningkatan mutu guru, kegiatan kesiswaan, bantuan tranportasi siswa tidak mampu, serta untuk keperluan operasional sekolah lain, seperti ujian sekolah, buku-buku dan lain-lainnya.  Bagaimana penggunaan BOS, lengkap ada dalam buku petunjuk BOS yang kita bagikan ke sekolah-sekolah, imbuhnya. (*RT)